By Sutejo Diningrar 
Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) menyelenggarakan Rakornas IV di Yogyakarta pada 7–9 Oktober 2025. Sekitar 300 peserta dari Dewan Pendidikan kabupaten dan kota hadir. Salah satu peserta, Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M.Ag., M.Pd., Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, menilai pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat peran Dewan Pendidikan di tingkat nasional dan daerah. Mulyawan dikenal sebagai praktisi dan dosen yang aktif meneliti, mengabdi, dan menulis karya ilmiah.
Selama tiga hari, forum membahas isu-isu kunci yang akan direkomendasikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Hasil utama Rakornas sebagai berikut :
- Mendukung pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagai wahana koordinasi kebijakan lintas daerah. FDPI membentuk tim ad hoc untuk mengawal realisasinya dalam waktu dekat.
- Menegaskan kembali keluaran Rakornas III di Makassar. Fokus pada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru agar tercermin dalam RUU Sisdiknas versi Badan Keahlian DPR RI per Juli 2025 yang sedang beredar.
- Menyoroti masih banyak guru, termasuk guru PAUD non-formal, yang bergaji di bawah UMR dan belum memperoleh pengakuan setara dengan guru formal.
- Mendorong perluasan tugas Dewan Pendidikan kabupaten/kota. Tidak hanya TK, SD, dan SMP. Juga mencakup SMA/SMK serta satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti MI, MTs, dan MA.
Mulyawan menekankan perlunya penguatan posisi Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Dewan Pendidikan tidak boleh berhenti pada simbol. Ia harus bekerja nyata untuk pemerataan akses, peningkatan mutu, dan kesejahteraan pendidik di semua jenjang,” ujarnya di sela kegiatan.
Mulyawan juga menyampaikan bahwa Rakornas IV FDPI juga menjadi ruang konsolidasi antar-dewan pendidikan guna mendorong sistem pendidikan nasional yang inklusif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
